SNIPER86.COM, Deli Serdang - Polemik dikeluarkannya sejumlah siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta di Deli Serdang dari ruang ujian karena belum melunasi administrasi sekolah, memasuki babak baru.
Meski pihak sekolah telah mengeluarkan klarifikasi melalui media berbeda, suara orang tua murid justru menambah sorotan tajam terhadap kebijakan yang dinilai tidak berperikemanusiaan.
Dalam pernyataannya, Kepala Madrasah, Sahdan, S.Pd.I., menyampaikan, bahwa pihaknya telah memberikan keringanan kepada siswa yang menunggak pembayaran hingga 5 sampai 8 bulan, serta menyebut bahwa orang tua murid sudah diberi penjelasan dan diperbolehkan mencicil.
Bahkan, disebutkan pula, bahwa sekolah akan tetap memberikan ijazah walau tunggakan belum dilunasi sepenuhnya.
Namun, seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya membantah keras pernyataan tersebut. Ia menilai klarifikasi yang disampaikan hanya untuk menutupi rasa malu pihak sekolah.
"Kejadian sebenarnya sangat kejam. Anak saya sudah bayar uang sekolah, tapi dipaksa harus lunas sampai Bulan Juni, padahal ini masih April. Bahkan, ada anak yang sudah lunas uang sekolah, tapi karena belum bayar uang perpisahan dan LKS, tetap tidak boleh ikut ujian," ungkapnya dengan nada kecewa.
Lebih memilukan, menurutnya, ada siswa yang hanya kekurangan Rp.10.000 untuk melunasi administrasi, namun tetap disuruh pulang dan tidak diperkenankan mengikuti ujian.
"Ini bentuk intimidasi. Kekerasan psikis terhadap anak. Saya takut anak saya trauma atas perlakuan tidak manusiawi dari pihak sekolah," tambahnya dengan nada emosional.
Kritik terhadap sikap sekolah juga muncul karena ketidakkonsistenan kebijakan. Para siswa sempat diperbolehkan mengikuti ujian hari Senin, namun pada hari Selasa justru dilarang masuk ruang ujian.
"Kalau memang administrasi jadi masalah, kenapa baru dilarang hari kedua?. Ini jelas membuat siswa bingung, malu, bahkan merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya," ujar Anggi seorang pemerhati pendidikan di Deli Serdang.
Sejumlah pihak kini mendesak, agar Kementerian Agama selaku institusi pembina madrasah swasta segera turun tangan menyelesaikan polemik ini, agar tidak terjadi trauma berkepanjangan pada siswa dan kerugian secara psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban.*(Mr.R)
