SNIPER86.COM, Ambon - Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) ke - VI Provinsi Maluku, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, panitia masih menunggu surat keputusan dari DPP PAN, karena memang seperti itu mekanismenya.
Akan tetapi kelengkapan lain di DPW sudah harus disiapkan, sebagaimana instruksi DPP PAN, untuk pelaksanaan Muswil PAN pada tahun 2025 di seluruh Indonesia, termasuk DPW PAN Maluku. Kesiapan dan persiapan Panitia Muswil yang didalamnya terdiri dari Sterring Committe (SC) dan Organizing Comitte (OC), harus sudah terbentuk DPW.
Melaksanakan rapat terbuka dan mengumumkan kepada publik dengan Interval waktu 7 hari menjelang pendaftaran calon formatur. Bukan yang seperti yang dilaksanakan oleh Sekretaris Wilayah PAN Maluku saat ini, yang diduga tidak paham dan tidak mengerti aturan aturan terkait dengan Muswil PAN, bahkan diduga sengaja ingin merusak partai berlambang Matahari ini.
Hal tersebut disampaikan oleh M. Guntur Huath, S.H., mantan Sekretaris POK/OKK DPW PAN Maluku kepada sejumlah media di Ambon, Minggu (16/3/2025).
Menurut Huath, kepemimpinan PAN Maluku saat ini berbeda jauh dengan kepemimpinan PAN sebelum sebelumnya, karena Partai berlogo matahari ini, dalam sejarah tidak pernah mempublikasi tentang pungutan uang pendaftaran di Muswil, Musda, Muscab dan DPRt (Ranting), tapi kali ini bagi calon formatur yang ingin mendaftar diharuskan membayar Rp. 5 juta (Lima Juta Rupiah).
Hal tersebut berdasarkan pemberitaan di beberapa Media Online, dimana dalam konferensi pers dan pemberitaan dimaksud sudah beritahukan/ koordinasi dengan DPP PAN di Jakarta terkait kondisi PAN Maluku.
"Tentu yang kami beritahukan ke DPP PAN ditanggapi oleh Waketum. DPP PAN sepertinya agak kecewa dengan cara cara yang kurang profesional, dengan jawaban melalu WhatSapp pribadi masing masing, bahwa tidak ada pungutan dari calon formatur, itu setau mereka tidak ada yang namanya uang pendaftaran, tolong dan jangan ya," petik Huath disadur dari ucapan Waketum. "Dan kami punya bukti wa dari ketiganya," tambahnya.
Oleh karena itu, sambung Huath, bahwa seluruh kader dan simpatisan PAN dari masa Ketwil (Alm) Thamrin Ely, (Alm) Mahmud Rengifurwarin, sampai ke Ramly Mahulette, Abas Hanubun dan Wahid Laitupa, mengecam dan mengutuk keras terhadap pihak pihak yang ingin merusak PAN.
"Widya Pratiwi harus bersyukur dan berterima kasih kepada semua elemen di Maluku, terutama kader PAN dan Kepemimpinan Wahid Laitupa, Haji Amiruddin dan Maryam Payapo selaku KSB DPW PAN Maluku, atas terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024 - 2029," ujarnya.
"Olehnya itu, saudaraku Widya Pratiwi tidak perlu berlebih - lebihan, tapi jagalah hubungan silaturrahmi dengan baik untuk semua kader PAN di Maluku tanpa kecuali, karena membesarkan PAN di Maluku bukanlah sebuah pekerjaan mudah, namun pertaruhkan segala hal, tenaga, pikiran dan juga sedikit finansial yang berasal dari keringat sendiri. Dan mohon maaf, bukan membesarkan dengan cara kotor, sebagaimana kejadian perampasan kepemimpinan DPW PAN Maluku dari Wahid Laitupa yang oleh pihak pihak tertentu mempengaruhi Widya Pratiwi mengambil atau kasarnya merampas kepemimpinan Wahid Laitupa," sambungnya.
"Mungkin karena suaminya saat itu memiliki kekuasaan sebagai Gubernur Maluku, sehingga mudah melakukan perampasan, namun terbalas oleh Allah SWT, dan itu kenyataan," kecam kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional di Maluku saat ini.
Selain itu, jelas Guntur Huath, Sekretaris Wilayah yang diduga tidak paham dan tidak mengerti tapi sok tau. Ia menilai, Sekwil PAN Maluku mendapatkan jabatan Sekretaris untuk mencari hidup di Partai.
"Saudara itu mustinya malu kepada publik di Maluku, karena ada kaitan besar dengan hal hal tertentu, sehingga saudara ditetapkan sebagai Sekretaris Wilayah PAN dengan tujuan pengamanan diri saudara yang katanya telah diperiksa oleh pihak berwajib, sehubungan dengan persoalan persoalan tertentu. Ini pun kami dapatkan dari masyarakat dan pihak pihak tertentu," kata Huath.
Huath menghimbau Sekwil untuk tidak membuat gerakan gerakan tambahan dan meninggalkan hal hal yang kurang baik, karena Partai Amanat Nasional (PAN) ini bukan tempat mencari hidup, tapi bagaimana cara menarik simpati dan empati orang untuk datang ke Rumah PAN.
Huath kembali berpesan, agar jangan memanfaatkan Muswil PAN untuk mencari hidup atau untuk kepentingan pribadi. "Mustinya malu dong kepada kader PAN yang tidak mengenal lelah berjuang dengan pribadinya untuk membesarkan partai ini," ungkapnya.
Diakhir penutup, M. Huath, S.H., yang adalah Advokat/ pengacara muda, meminta dengan hormat kepada DPP PAN di Jakarta, untuk mempertimbangkan kepengurusan PAN Wilayah yang sudah selesai masa baktinya 2020 - 2025, dan menunjuk Careteker untuk melaksanakan Muswil PAN Maluku, karena kepengurusan PAN Maluku yang dipimpin Widya Pratiwi dan Haeruddin Tuarita beserta beberapa pengurusnya diduga akan merusak nama baik PAN khususnya di Maluku.
"Dengan mempertimbangkan beberapa hal lain, seperti kekalahan petahana saat Pilgub Maluku 2024, yang notabene masyarakat tidak percaya lagi, sehingga kekalahan yang memalukan pada urutan ketiga berdasarkan berita acara penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.
"Kami tidak rela dan tidak ingin PAN mengalami hal itu. Kami kader yang selalu menjaga marwah Partai Amanat Nasional secara Nasional dan khususnya di Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota yang ada," tegas Guntur Huath.*(MM.S86)
