Dana Desa (DD) yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga desa justru tidak menunjukkan hasil nyata di lapangan. Masyarakat Desa Jangur melaporkan ketiadaan proyek fisik maupun program yang biasanya didanai dari anggaran tersebut. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa dana tersebut tidak dikelola dengan baik.
Inspektorat Kabupaten Probolinggo yang turun langsung ke lapangan menemukan sejumlah kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa. Tekanan dari berbagai pihak membuat Kepala Desa Jangur akhirnya mengakui kelalaiannya dan memilih untuk mengembalikan dana sebesar Rp 350 juta. Namun, pengembalian uang ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, sebab transparansi penggunaan dana masih menjadi sorotan utama.
Salah satu warga Desa Jangur yang tidak mau disebut namanya sebagai pengawal transparansi publik, menanggapi kasus ini dengan nada geram. Ia menyebut tindakan Kepala Desa sangat mencoreng amanah masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal uang yang dikembalikan, tetapi kepercayaan publik yang dirusak, Mengelola dana desa adalah tanggung jawab besar, bukan untuk diabaikan seperti ini,” ujarnya, Rabu, 08/01/25.
Menurut warga, pengembalian uang bukan solusi akhir. Ia mendesak adanya investigasi menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam kasus ini. Selain itu, ia menuntut pemerintah daerah memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti lalai agar kasus serupa tidak terulang di desa lain.
Lotvi selaku Kepala Desa Jangur saat dihubungi media sniper86.com melalui sambungan seluler via Whatshap (WA), enggan memberikan keterangan dan seolah olah mengabaikan
"Gik plengen tretan, plaenagi lun mun jengur dalam bahasa madura (masih pusing saudara, bedakan kalau Desa Jangur ya, -Red)" ungkapnya.
Selajutnya Lotvi juga berharap ke media agar tidak menulis terkait anggaran dana yang sempat dikembalikan beberapa waktu lalu.
"Gak usah sudah mas," sambungnya.
Masyarakat Desa Jangur sendiri merasa kecewa dengan kejadian ini. Dana Desa yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka justru menyisakan kekecewaan. Warga berharap Pemerintah Desa ke depannya lebih transparan dalam pengelolaan anggaran, sekaligus melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
(Tofa)
