• Pencarian

    Copyright © sniper86.com
    Best Viral Premium Blogger Templates

    SKP Maluku Minta Dan Desak DPRD Segera Bentuk Pansus Soal 16 Milyar Dana KONI

    Jumat, 13 Desember 2024, 12:54:00 AM WIB Last Updated 2024-12-13T01:09:30Z

    SNIPER86.COM, Ambon - Prestasi KONI Maluku sangat diragukan kinerjanya di berbagai bidang olahraga, dengan begitu besar anggaran yang di kelola untuk mengembangkan prestasi olahraga bagi putra putri Maluku. Namun yang terlihat jauh dari harapan, bahkan prestasi olahraga bagi putra putri Maluku yang ikut pada event kegiatan daerah bahkan ke tingkat nasional alhasil nol besar.

    Nah pertanyaannya, bagaimana dengan KONI Maluku yang mendapatkan dana begitu besar, bukankah dana tersebut untuk memberikan dukungan kepada cabang cabang olahraga di kabupaten, kota untuk adanya kegiatan latihan yang berhubungan langsung dengan olahraga pada bidang atlet tertentu ataukah dana 16 milyar itu diduga hanya karena ada skenario tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

    Oleh karena itu, Ketua Satria Kita Pancasila (SKP) Provinsi Maluku Moh. Tahir Tomagola, S.Sos, meminta dan mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk segera membentuk pansus untuk mempertanyakan kepada KONI Maluku tentang penggunaan dana dimaksud, SKP dan beberapa OKP, Ormas dan LSM di Maluku selama ini melihat dan mencermati perkembangan olahraga dan prestasi olahraga bukannya maju tapi malah mundur jauh dari harapan, Rabu (11/12/2024).

    Tomagola meminta dan mendesak  kepada DPRD Maluku segera  bentuk pansus untuk mempertanyakan anggaran KONI Maluku 16 milyar.

    Kenapa demikian, alasannya sangat sederhana Rp.16 milyar dana tersebut yang di kelola oleh KONI Maluku apa saja dan cabang atlet mana yang menjadi prioritas dari kurang lebih 21 cabang atlet yang ada, 

    "Kami sesalkan lagi pada PON XXI / Aceh - Sumut yang di buka oleh Presiden Joko Widodo, kontingen Maluku hanya meraih 2 medali emas, 3 perak dan 8 perunggu, pertanyaannya apakah ini sebuah prestasi KONI Maluku yang mengelola dana puluhan milyaran," tanya Ketua SKP Provinsi Maluku.

    "Ini sesuatu yang sangat meragukan kinerja KONI Maluku selama mendapatkan kucuran dana milyaran rupiah, begitu besar dana tersebut namun prestasi atlet Maluku dapat dikatakan belum minimal apalagi maksimal, sesuatu yang sungguh luar biar biasa KONI Maluku, di balik itu ada usulan KONI tentang permintaan 7,5 milyar, katanya dana untuk pembinaan kepada 21 cabang yang menjadi prioritas dan sebagian juga untu prioritas yang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada, itu disampaikan oleh Ketua Harian KONI kepada media online di daerah ini, yang bertanding di POPMAL saat itu," tegas Tomagola.

    Selanjutnya yang menjadi pertanyaan SKP Maluku adalah dana 16 milyar itu apa saja yang dikerjakan KONI, karena sebuah prestasi Atlet Maluku saat mengikuti PON XXI /Aceh - Sumut,  kontingen dari Maluku yang hanya mendapatkan dua medali, ini sesuatu yang sangat mengagetkan publik di Maluku, sesuatu yang sungguh luar biasa.

    Nah..oleh karena itu dia sempat menanyakan, ada apa sih dengan KONI maluku.....?, 

    Oleh karena itu, SKP meminta dan mendesak DPRD Provinsi untuk segera membentuk Pansus terkait dengan 16 milyar yang di anggarkan kepada KONI Maluku, karena keraguan dan kecurigaan publik di Maluku bahwa pihak pihak yang ada dalam KONI Maluku diduga memanfaatkan KONI sebagai kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, alhasil yang diamati sampai saat ini bahwa gagal dalam mengelola dana KONI terhadap para cabang atlet di Maluku.

    Ketua SKP maluku selain mendesak DPRD Maluku untuk membentuk pansus terkait dana 16 milyar, dia juga meminta pihak penegak hukum didaerah ini seperti pihak kepolisian (Polda maluku) Kajati Maluku dan BPKP untuk melakukan audit anggaran yang puluhan bahkan belasan milyaran rupiah yang di kelola oleh KONI Maluku.

    Keinginan besar KSP Maluku untuk meminta dan mendesak DPRD Maluku membentuk pansus serta meminta pihak penegak hukum didaerah ini untuk menelusuri dana miliaran yang dikelola oleh KONI Maluku.

    "Tujuan kami adalah membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Maluku dalam membersihkan kerja kerja korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana pidato Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, bahwa mengikis habis para pihak yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) harus di bumi hanguskan sampai ke akar - akarnya," tutup Tomagola.*(MM.S86)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini