SNIPER86.COM, Ambon - Pilkada serentak tahun 2024, adalah ajang uji kompetensi para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang nantinya akan di uji melalui dua hal, diantaranya ada melalui Visi Misi secara tertulis sedangkan yang satunya uji kemampuan dan kecerdasan berpikir seseorang Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan catatan waktu tertentu.
Hal tersebut disampaikan oleh Saleh Wattiheluw, S.H., kepada media ini melalui rilisnya yang dikirim, Rabu (28/08/2024). Menurut Wattiheluw, Maluku jumlah penduduknya sekitar 1.893.324 juta jiwa, dengan jumlah pemilih tetap (DPT) sebesar 1.345.012 pemilih.
"Momentum Pemilukada serentak di Bulan November sangat strategi dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, dimana orang Maluku yang memiliki hak suara akan menentukan arah masa depan Maluku," kata Wattiheluw.
Pemilukada secara serentak adalah milik rakyat untuk memilih Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota se-Maluku. Dalam proses demokrasi, disana tidak ada lagi istilah petahana, artinya setiap pasangan calon memiliki propabilitas/peluang yang sama untuk menang.
Pada sisi lain, masyarakat berharap agar para pejabat Kepala Daerah, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum mulai dari tingkat KPUD Provinsi dan Kabupaten, Kota serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten, Kota sampai tingkat TPS dan KPPS, dimana mereka harus berperan melaksanakan tugas tugasnya secara maksimal secara independen, dalam mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan.
Lanjut Wattiheluw, demikian juga kaum cerdas pandai, apakah akademisi, politisi, pengamat, aktivis kampus, aktivis LSM untuk ikut serta berperan secara organisasi atau secara individu dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, selaku pemegang hak memilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya memberikan suara kepada pasangan yang tepat sesuai pilihannya dengan tidak adanya penekanan kepada mereka yang selama ini terjadi.
"Karena pemilih kita di Bumi Tanah para Raja ini, meskipun bervariasi pada segmentasi yang berbeda, namun memiliki pandangan dan harapan yang sama yaitu Provinsi Maluku maju dimasa yang akan datang," ujarnya.
Kemudian dalam merespon kesan dan harapan tersebut, maka tidak ada solusi lain kecuali butuh pasangan pemimpin kepala daerah dalam hal dimaksud yaitu Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota, yang lahir dalam proses demokrasi dengan rekam jejak yang mumpuni, bukan asal jadi.
Dan setidaknya, pasangan kepala daerah terpilih nanti memiliki pemahaman sosiologi kemasyarakatan dan prularisme yang benar-benar paham birokrasi pemerintahan, paham APBD dan memiliki ide-ide inovasi yang kreatif untuk menunjang atas pembangunan yang berkesinambungan, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang selaras dengan cita cita, yaitu membangun Maluku yang lebih baik dan maju.
Kapasitas pasangan dapat dibaca secara sederhana, antara lain membaca rekam jejak pasangan, komitmen pasangan calon untuk memajukan Maluku dan mampu menawarkan solusi pemecahan masalah pembangunan, karena itu basudara semua jangan salah memilih pemimpin kepala daerah pada 27 November 2024 yang akan datang.
"Masyarakat jangan mau dijadikan sebagai komoditi politik sesaat, hanya karena terbuai dengan janji-janji atau pemberian harapan palsu (PHP) dan mungkin terbuai akibat proses demokrasi yang terdistorsi dengan praktek-praktek politik uang alias bali suara dan atau praktek manipulasi suara pemilih," Ingat Saleh Wattiheluw, yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku.
Ketika masyarakat terbuai dengan janji-janji atau terpengaruh praktek politik uang, maka Maluku akan mengalami nasib yang sama, yang pada akhirnya masyarakat akan menanggung beban berlanjut dikemudian hari. "Semoga masyarakat harus konsisten ditengah kesadaran, bahwa dewasa ini Maluku tertinggal jauh lebih dari harapan yang kita idam idamkan selama ini," tutup Wattiheluw.*(MM.S86)
