SNIPER86.COM, Deli Serdang - Beredarnya pernyataan Ibnu Hajar, Oknum Camat Tanjung Morawa yang menyatakan di salah satu media massa melibatkan Polsek Tanjung Morawa dan koramil dalam kegiatan Paskibraka di bantah oleh Kapolsek Tanjung Morawa AKP M Tambunan, S.H.
Pasalnya, Kapolsek Tanjung Morawa AKP M Tambunan saat di konfirmasi melalui sambungan selulernya mengatakan, pihaknya membantah pernyataan Oknum Camat Tanjung Morawa Ibnu Hajar tersebut. "Kami pihak Polsek Tanjung Morawa dan Danramil tidak pernah dilibatkan Bang," jawab Kapolsek Tanjung Morawa dengan nada ketus membantah.
Pasalnya, dalam kegiatan 17 Agustus tersebut Polsek Tanjung Morawa tidak pernah dilibatkan baik dalam Rapat Muspika atau setiap ada dalam kegiatan lainnya, apalagi untuk kegiatan HUT RI yang ke - 79 yang akan diadakan.
Ibnu Hajar selaku Camat Tanjung Morawa melakukan pembohongan publik kepada masyarakat. Saat dikonfirmasi ulang nomor WA awak media di blokir oleh Camat Ibnu Hajar.
Sebelumnya, sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, mengeluhkan kebijakan Camat Tanjung Morawa Ibnu Hajar. Kebijakan Camat tersebut sangat memberatkan, karena memaksa seluruh Kepala Desa harus membayar uang sebesar Rp. 6,5 juta per desa, untuk membeli seragam Anggota Paskibraka, Selasa (13/08/2024).
Hal tersebut terungkap saat awak media mewawancari beberapa Kepala Desa yang tidak mau menyebutkan namanya. "Kami di paksa Camat Ibnu Hajar harus menyetorkan uang 6,5 Juta, untuk kepentingan Paskibraka," katanya.
"Dari mana duit kami bang. Gila kebijakan Camat itu, masa kami dipaksakan harus menyetorkan uang 6,5 juta. Kami dipaksakan uang itu harus ada, dan kalau bisa itu harus dianggarkan di ADD (Anggran dana desa)," katanya lagi.
Camat Tanjung Morawa Ibnu Hajar diduga melibatkan lembaga pelatihan tertentu, yang mengharuskan kades mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Dengan alasan pelatihan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada peringatan HUT RI ke-79, para kades dibebani pungutan sebesar Rp. 6,5 juta per desa.
Untuk kegiatan tersebut, Camat menggandeng Lembaga Trimitra yang bertanggung jawab atas pelatihan yang dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada 13-14 Agustus di Jalan Dahlan, Tanjung Morawa, dan gelombang kedua pada 15-16 Agustus di Lapangan Piston Tanjung Morawa untuk mencari keuntungan.
Para Kades mencurigai, bahwa camat sengaja memanfaatkan momen HUT RI untuk menggalang dana dari desa melalui Lembaga Trimitra
"Jujur saja, kami para kepala desa merasa sangat terbebani dengan biaya sebesar Rp 6,5 juta ini. Ini sangat memberatkan. Padahal, tahun lalu kami hanya diminta partisipasi sebesar Rp 500 ribu," ungkap beberapa kades yang meminta namanya dirahasiakan,
Dijelaskan, bahwa di Tanjung Morawa terdapat 25 desa dan satu kelurahan. Jika setiap desa diwajibkan menyetor Rp 6,5 juta, maka total dana yang terkumpul mencapai Rp 162,5 juta, belum termasuk sumbangan dari pengusaha.
"Camat kami saat ini memang luar biasa. Kami sering merasa tertekan. Kalau tidak ikut aturan, administrasi kami dipersulit. Bahkan, hari ini semua kades harus membayar lunas," tegas salah satu kades, seraya menyebut bahwa Ibnu Hajar baru dilantik sebagai Camat Tanjung Morawa pada bulan April 2024.
Camat Tanjung Morawa Ibnu Hajar saat di konfirmasi membenarkan adanya kutipan sebesar 6,5 juta. Dirinya menjelaskan, bahwa dana tersebut dialokasikan untuk pelatihan dan seragam anggota Paskibra yang diambil dari setiap desa.
"Anggota Paskibra tahun ini tidak kita rekrut dari sekolah-sekolah, melainkan dari perwakilan desa. Jadi, kepala desa yang harus menyiapkan dananya, baik untuk pelatihan maupun seragamnya," ujar Ibnu Hajar.
"Namun mengenai anggaran dana 6,5 Juta itu saya meminta Kepala Desa untuk memasukkan ke anggaran dana desa, itukan perwakilan dari desa harus setiap desa harus bertanggung jawab. Ada juga Kepala Desa yang belum menyetorkan dananya bang," tegas Ibnu.*(Tim)
