SNIPER86.COM, Ambon - Menjelang jadwal pendaftaran Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, Bupati-Wakil Bupati serta Walikota-Wakil Walikota di KPU pada 27 Agustus 2024, banyak isu-isu politik bertebaran di masyarakat, saling dukung pun sudah mulai terasa untuk semua bakal pasangan calon kepala daerah tersebut.
Hal yang paling hangat saat ini adalah isu di masyarakat terkait dukungan Pj. Walikota dan Pj. Bupati terhadap salah satu pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Informasi di masyarakat, kedua Penjabat (Pj) kepala daerah tersebut diduga secara diam-diam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, untuk melakukan konsolidasi pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu termasuk pasangan Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati serta Walikota-Wakil Walikota.
Informasi yang beredar, mereka membentuk tim khusus yang diduga Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota ada dalam tim tersebut. Oleh karena itu, SKP Maluku menyoroti tentang informasi masyarakat yang diduga adanya penengan kepada para kepala desa atau sebutan lain Raja Negeri Seantero Negeri Para Raja ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris SKP Maluku Ilham Malawat, S.H. kepada sejumlah media di Kota Ambon pada hari ini, Senin (05/08/2024).
Malawat menyatakan, menjelang Pilkada serentak di seluruh Indonesia, Provinsi Maluku benar-benar membutuhkan pemimpin yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan pemimpin yang hanya untuk kepentingan kroni dan kelompok tertentu.
"Sehingga jika informasi masyarakat yang ada terkait dengan keterlibatan Pj. Bupati maupun Pj. Walikota Se-Maluku, bisa cepat tanggap. Kami meminta dan mendesak Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Pj. Gubernur Maluku serta Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri untuk segera bertindak tegas terhadap para Pj. Bupati dan Pj. Walikota, yang diduga telah keluar dari amanat yang diberikan saat di ambil sumpah dan janji sebagai Pj. Bupati atau sebutan lain Kepala Daerah," ucap Malawat.
Dia menambahkan, jika dugaan ini terbukti para penjabat melakukan hal tersebut, maka SKP Provinsi Maluku akan terus mendesak Pj. Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU., selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk segera bertindak tegas.
"Jika itu benar, makan Pj. Gubernur Maluku harus mengevaluasi kinerja para penjabat dimaksud, jangan terkesan diabaikan begitu saja, karena hal tersebut mencoreng nama baik Pj. Gubernur Maluku selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di Maluku," kata Sekretaris DPD SKP Provinsi Maluku ini
Namun disisi yang lain, sambung Malawat, dirinya beserta Lembaga Satria Kita Pancasila (SKP) Provinsi Maluku memberikan dukungan dan apresiasi kepada Pj Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU., yang terlihat disaat diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk menjabat sebagai Gubernur Maluku, dia yakin ada kemajuan di berbagai bidang keagamaan, salah satu diantaranya adalah MTQ tingkat Provinsi Maluku dan kegiatan keagamaan lainnya.
"Ini sebuah proses kemajuan pembangunan manusia di bidang keagamaan di Maluku," Petik Malawat.
Olehnya itu, Malawat sangat yakin, Pj. Gubernur Maluku akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai elemen, termasuk demonstrasi para OKP, LSM dan Ormas, setiap saat meneriakkan kepada Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat untuk ada evaluasi kinerja para penjabat Bupati maupun penjabat walikota Se- maluku.
"Alasannya karena ada ketidakberesan para penjabat yang ada saat ini. Jika hal tersebut terbukti, maka baiknya di copot para Pj. Bupati maupun Pj. Walikota yang melakukan operasi dimaksud," ancam Malawat.
Diakhir penutup, Malawat meminta kepada semua pihak untuk melaporkan jika ditemukan adanya kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi untuk memenangkan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu.
"Kami akan melaporkan dugaan ini kepada DPP SKP di Jakarta, jika Pemerintah Provinsi Maluku tidak menindaklanjuti dugaan ini. Apa itu betul atau tidak, harus ada evaluasi kinerja para penjabat dan adanya keterbukaan kepada publik di Maluku, dengan mengundang seluruh media cetak dan elektronik di daerah ini. Inilah yang disebut transparansi pemerintah kepada masyarakat, bukan tertutup atau dianggap sepele persoalan ini," tutup Malawat.*(MM.S86)
