SNIPER86.COM, Busel - Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Busel) diduga mengabaikan situasi dan kondisi yang mengancam kehidupan masyarakat saat ini, terkait dua pekan dalam bulan Juni - Juli 2024 ini kondisi cuaca yang ekstrim di wilayah tersebut, baik laut maupun daratan, yang mengakibatkan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan mengalami kerusakan.
Selain itu, juga terjadinya tanah longsor dan banjir dimana-mana, semua ini mengakibatkan aktivitas kehidupan masyarakat di pesisir dan pegunungan mengalami kesulitan.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Pemuda Peduli Maluku (LPPM) Ahmad Firdaus Mony, kepada sejumlah awak media di Ambon, Selasa (16/7/2024).
A. Firdaus Mony menyatakan, terputusnya sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan dari desa satu ke desa yang lain, termasuk kecamatan, bahkan akses kedua kabupaten yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Buru.
Seperti diketahui bersama, akibat cuaca ekstrim kurang lebih dua pekan yang lalu mengakibatkan longsor, banjir dan dilaut terjadi gelombang laut yang tinggi sehingga mengakibatkan ombak besar di pesisir pantai, pengaruhnya adalah terjadi abrasi disebahagian besar pesisir Pantai Buru Selatan.
Menyikapi kondisi seperti itu, Ketua LPPM A. Firdaus Mony mempertanyakan dimana layaknya rasa keprihatinan dan kepedulian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada masyarakat yang mengalami situasi dan kondisi tersebut.
"Aktivitas selama ini terganggu. Seperti inikah seseorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab terhadap tupoksinya, bagaimana??," tanya Firdaus Mony.
"Oleh karena itu, kami meminta dan mendesak Bupati Hj. Safitri Malik Soulisa, S.I.P., M.Si., secepatnya menindaklanjuti desakan kami ini, dan jangan menganggap permintaan dan desakan ini adalah hal yang biasa-biasa saja tapi harus ditindaklanjuti, kalau tidak sangat berpengaruh pada hal yang lainnya," tegas Mony.
Selain Kadis PUPR Kabupaten Buru Selatan, hal yang sama juga terjadi pada Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru Selatan, dari kondisi diatas berpengaruh pada harga 9 bahan pokok di Kota Namrole.
"Kondisi pasar mengalami perubahan harga jual beli, yang hampir tidak terjangkau masyarakat untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan, akibat dari kelangkaan harga yang begitu besar naik. Apalagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Solar, Minyak Tanah, Pertalite dan Pertamax, kenaikkan harga dipasaran sudah termasuk menyolok. Pertanyaannya, di mana Kadis Perindustrian dan Perdagangan setempat sebagai pengendali, dan inilah tupoksi dinas tersebut," kata Firdaus Mony.
Ditambahkannya, semestinya kadis atau bawahannya diharuskan memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi, komunikasi yang intens dan masif, demi kemaslahatan masyarakat di daerah tersebut. Koordinasi yang dia maksudkan adalah para pedagang di pasar Kota Namrole itu sendiri, termasuk pihak Pertamina, (SPBU, APMS) dan pihak terkait di wilayah Kabupaten Buru Selatan.
"Bukan diam ditempat. Pertanyaannya, apakah para Kadis seperti ini, dan pantaskah dipertahankan dengan kondisi seperti yang ada, mati kita semua," ungkap Firdaus Mony.
"Untuk itu kami meminta dan mendesak Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja dinas yang bersangkutan sebelum terlambat, karena hal tersebut berpengaruh besar pada Pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024 mendatang," ingat Ahmad Firdaus Mony, putra kelahiran Pulau Ambalau itu.
Selain kedua Dinas diatas, lanjut Mony, lebih parah lagi Dinas Pertanian,karena di nilai sampai saat ini tidak ada sedikit pun kemajuan, bahkan tidak menunjang terhadap pertanian di Buru Selatan mulai kabupaten lahir sampai saat ini.
Perlu di ketahui oleh publik, jelas Mony, bahwa selama ini Buru Selatan mengharapkan pasokan sayur sayuran, beras dan lain-lain yang datang dari Kabupaten Buru, padahal lahan di daerah tersebut tersedia cukup dan lebih dari cukup, namun tidak ada sedikit pun langkah kebijakan untuk melakukan progres, bahkan Dinas Pertanian juga tidak menunjang kepada para petani tradisional yang ada turun temurun.
"Jika ada kemauan dan niat baik Kepala Dinas Pertanian terhadap lahan yang begitu luas, bisa jadi Buru Selatan adalah andalan di bidang pertanian, dan akan menjadi pemasok sayur sayuran terbesar ke Kota Ambon dan provinsi tetangga di wilayah timur Indonesia, bisa diduga mungkin kadis tidak memiliki spesifikasi di bidang pertanian," jelas Mony.
Mestinya, harap Mony, Buru Selatan lebih meperioritaskan pertanian, dimana logo daerah lebih menggambarkan dan menceritakan tentang pertanian itu sendiri, berangkat dari arti pada logo Pemda Buru Selatan yang bertuliskan "Lolik Lalen Fedak Fena", kata dan kalimat ini tidak sekedar dilihat dan baca, tapi bagaimana implementasi kata dan kalimat dimaksud.
Mony sebagai putra kelahiran Buru Selatan dari Pulau Ambalau merasa menyesal, kenapa Bupati memberikan amanah kepada orang yang tidak inginkan negeri yang berjulukan Lolik Lalen Fedak Fena, adanya kemajuan diberbagai bidang khususnya di bidang pertanian itu sendiri, sebagai penjelmaan dari logo daerah Kabupaten Buru Selatan.
Diakhir penutup A. Firdaus Mony berharap, agar Bupati Buru Selatan secepatnya melakukan evaluasi kinerja ketiga Kepala Dinas tersebut. "Kalau tidak, dia pastikan akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah di 27 November 2024 mendatang," ungkapnya.*(MM.S86)
