SNIPER86.COM, Batu Bara - Dengan dimulainya pemeriksaan 169 Kepala Sekolah oleh Kejaksaan Negeri Batu Bara, R. Anggi Syaputra selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Dan Pemerhati Lingkungan (Formappel-RI) berharap penegak hukum profesional dan transparan dalam melakukan penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini.
"Bagi kami DPP Formappel-RI , siapapun tentunya yang berperan dalam setiap pelaporan atas dugaan indikasi tipikor yang sedang berjalan saat ini maupun yang akan datang, tentu akan selalu kita dukung, sebab tujuan dan maksud untuk pencegahan dan penindakan hukum itu sendiri dapat tercapai, dan kita juga harus sepakat agar pengembalian indikasi kerugian negara juga dapat dikembalikan dan juga prioritas tentunya, sesuai mekanisme serta dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Pendidikan melakukan Belanja Software Perpustakaan Digital dan Media Pembelajaran Digital dengan 2 mata anggaran sebesar Rp 2.142.000.000
Belanja Software Perpustakaan Digital dan Media Pembelajaran digital tingkat SD senilai Rp. 1.722.000.000. sedangkan Belanja Software Perpustakaan Digital dan Media Pembelajaran digital 5ingkat SMP senilai Rp. 420.000.000.
Namun dalam pengadaan Software Perpustakaan Digital dan Media Pembelajaran Digital tingkat SD dan SMP yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara di masa Kepala Dinas Pendidikan IS itu terindikasi merugikan keuangan Negara. Dan saat ini dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi di Kejari Batubara.
Hal itu dikuatkan berdasarkan lembaran data Dinas Pendidikan (Disdik) Batubara, nomor : 000.1.5/1642-SMP yang ditandatangani mantan Plt Kadisdik Batubara, Elpandi tanggal 5 Juli 2024.
Surat tersebut ditujukan kepada 169 Kepala Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri/Swasta di Batubara untuk menghadiri undangan pemanggilan sebagai saksi. Surat ini menindaklanjuti Surat Kejatisu, Kejari Batubara nomor: B-1502/L.2.32/Fd.1/06/2024, tanggal 19 Juni 2024, prihal bantuan pemanggilan saksi.
Dalam surat tersebut, terdapat 169 Kepsek SD/SMPN dan swasta yang dipanggil untuk diambil keterangan saksi mulai dari Senin tanggal 8 s/d Kamis 11 Juli 2024.
Informasi yang dihimpun media, Rabu 10/7/2024, ada beberapa Kepala Sekolah yang di periksa pada Selasa 9/7/2024 diantaranya, UPT 14 Gunung Bandung, UPT 08 Tanah Itam Hilir, UPT 21 Bulan Bulan, dan UPT 05 Empat Negeri.
Ketua Komisi lll DPRD Kabupaten Batubara Andreansyah saat dikonfirmasi pada Rabu 10/7/2024 mengatakan, penggunaan anggaran pengadaan Software Perpustakaan Digital di Dinas Pendidikan pada masa Covid-19 tahun 2021.
"Saya tahu. Hingga persoalan ini mencuat melalui pemberitaan, pihak-pihak terkait tidak pernah berkoordinasi dengan Komisi lll DPRD Batubara," tukas Andre.
Sedangkan daftar nama Kepala Sekolah yang menjalani pemeriksaan di UPT SMPN Air Putih hari ini, Rabu 10/7/2024 yakni, Osti Nadeak S Pd, Maihanawati, Siti Jaitun S Pd, Suryani, S Pd, Zainab. S.Pd, Choirani Sihombing. S.Pd, PLT Asli Parhusip S.Pd, Sugiatik S.Pd, Nurjahita S Pd, Elisda Marniwaty Sinaga S Pd, Juliana, S.Pd.I, Sri Idayani Lubis S.Pd, Sugianti, Aisyah, S.Pd, Tumpal Tamba, M.TH, Nurasiah S.S, Edison Rajagukguk, Dra. Rosemary Linawati Manik Syurya Darma, M.Pd, Aisyah, S.Pd, Dina Surbakti, S.Pd, Netti Simanjuntak S.Pd, Eka Sahara SAS, S.Pd, Ema Gustina Tanjung, S.Pd, Resmilah, S.Pd, Suparto, S.Pd, Sri Banun, S.Pd, Tugiani S.Pd, Evelina Pakpahan S.Pd,, Halimah, S.Pd SD , Halimah S.Pd, Nurhayati, S.Pd, Lindawati Simanjuntak, S.Pd, Sri Hartini S.Pd, Suwati, S.Pd, dan Rafidah NST, S.Pd.*
(Tim)
