SNIPER86.COM, Ambon - Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dihelatkan pada 27 November 2024 mendatang, semua bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota, kesemuanya hampir mendapatkan surat tugas dari berbagai partai politik, dan hari ini publik menanyakan apakah surat tugas tersebut dapat dinyatakan resmi sebuah rekomendasi?.
Seperti yang disampaikan Saleh Wattiheluw, S.H., salah satu dari politisi Maluku yang pernah menjadi wakil rakyat (DPRD Provinsi Maluku), bahwa mencermati proses para bakal cagub di parpol semakin bersaing ketat hingga kini.
"Meskipun ada parpol yang sudah mengeluarkan surat tugas kepada bakal Calon Kepala Daerah (Cakada) tertentu, itupun belum menjadi sesuatu yang mutlak atau menjamin akan dapat rekomendasi partai. Dan manakala surat tugas tersebut tidak mampu ditunaikan, maka bisa dipastikan akan sia sia surat tugas dimaksud. Ini kerja politik, dimana dalam pekerjaan politik bukanlah orang perorang tetapi banyak orang, lagian partai politik punya mekanisme dimasing-masing," ujarnya, Rabu (10/6/24).
Dikatakan Wattiheluw, bahwa faktanya saat ini, ada lima bakal calon yang berproses, diantaranya inisial MI, JAR, FCT, SL, BO, HL. Dari enam Bacagub Maluku ini, ternyata baru MI yang sudah mengantongi rekomendasi resmi dari 2 partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
Semua balon memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan rekomendasi parpol. Dan dia juga menganalisa, sepertinya langkah lain tapi sukar untuk ditebak. "Nantinya siapa balon yang tereleminir dari proses rekomendasi akan terlihat," ucap mantan anggota DPRD Maluku satu ini.
"Mari kita ikuti dan pantau saja, apakah hanya dua pasangan atau tiga pasangan dan ataukah mungkin lebih dari tiga pasangan, tetapi nanti saja kita lihat bersama," petik Wattiheluw.
Kemudian, dia juga mengajak semua elemen baik itu Bacagub maupun timnya untuk tetap bersemangat dalam proses politik, dan selalu cair selama masih belum final keputusan.
Diakhir penutup, Saleh berpesan kepada semua Bacagub Maluku, agar selalu terjaga komunikasi dan informasi dengan baik dan tidak boleh terpancing emosi atau informasi yang dianggap tidak penting dalam proses tersebut, karena dengan emosi dapat berubah semua yang sudah terkoneksi dalam proses politik.
"Itulah sedikit pesan yang harus di jaga. Kemudian, perkataan dalam hal apapun harus dijaga, karena terkadang kita khilaf dan keliru, sehingga kesemuanya dapat menciderai semua proses dan langkah kita," ungkapnya.*(MM.S86)
