SNIPER86.ID, Jakarta - Bukan Presiden Jokowi namanya kalau keluhan dan keresahan masyarakat tidak ditanggapi, salah satunya Persoalan Judi Online, yang dianggap sangat meresahkan masyarakat.
2 hari kemarin, Kamis (18/4/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas siang ini bersama Wapres Ma'ruf Amin hingga sejumlah menteri, khusus membahas kedaruratan judi online. Keputusannya, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online minggu ini.
"Kami tadi baru selesai rapat internal mengenai Indonesia darurat judi online. Pesertanya ada saya, Ketua OJK, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Menko Polhukam, Pak Seskab, Sesneg. Keputusannya, satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force (gugus tugas) terpadu dalam rangka pemberantasan judi online," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Budi Arie kepada Awak media mengungkapkan pula, bahwa Satgas tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga. Sedangkan koordinatornya akan ditentukan oleh Presiden Jokowi.
"Program ini ke Kementerian dan Lembaga nanti, semuanya. Dan soal Koordinatornya ditunjuk Pak Presiden, sehingga penegakkan hukum jalan, untuk di atensi ke Penegakan Hukum," ujarnya.
Menurut Budi Arie, Tim tersebut terdiri dari Aparat Penegak Hukum, Kominfo, OJK, PPATK dan Lembaga Non Pemerintah," lanjut Budi Arie.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, saat mendampingi Budi Arie mengatakan, OJK beberapa bulan terakhir ini pihaknya sudah memblokir 5.000 rekening.
"Soal itu kalau di kami sudah lama bekerja dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian kegiatan judi online kami langsung blokir," ujarnya.
Menurut Mahendra, sekitar 5.000 rekening dalam beberapa bulan ini, telah di klokir. Mahendra juga mengatakan, bahwa judi online sudah menjadi persoalan yang kompleks saat ini, sehingga perlu penelusuran lebih dalam dan koordinasi yang ketat dalam penanganannya.
"Bukan berarti itu tak efektif, tetapi kami melihatnya, bahwa itu adalah salah satu lapisan dari berbagai lapisan yang ada di dalam proses aktivitas judi online ini," tegasnya.
Lanjutnya, pemindahan buku dan lain-lain lapisan berikutnya ini juga harus diselesaikan, sehingga tak ada ruang kosong yang terus terjadi. Mahendra mengatakan pula, dengan adanya Satgas Pemberantasan Judi Online menjadi Efektif penanganannya.*(R - 1)
