SNIPER86.ID, Ambon - Usai menjemput kedatangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, di Bandara Pattimura, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, PSC., M.Tr.(Han)., lanjut menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/1/23).
Rakor tersebut dipimpin Mendagri, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerahnya, sekaligus memberikan penghargaan pada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerah, serta untuk memacu daerah-daerah lain agar semakin meningkatkan kinerjanya.
Hadir juga pada kesempatan itu Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, Bupati Walikota se-Maluku, Jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku.
Dalam paparannya, Mendagri membahas terkait inflasi, realisasi APBD, dan persiapan Pemilu 2024 khususnya masalah NPHD.
Masalah inflasi ini menjadi prioritas, karena bagian dari sistem global yang banyak mengalami disturbsi atau gangguan terutama sejak Covid dan Pasca Covid, yang membuat impact sangat besar, dan terjadi perubahan pola demand yang menurun, sehingga mempengaruhi supply dunia.
"Namun kita beruntung, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, peringkat 49 dari 185 negara di dunia, dengan nilai 4,94%," terangnya.
Dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi pada Triwulan III Tahun 2023, Tito menyampaikan, Provinsi Maluku menempati peringkat ke- 5 se Indonesia dengan nilai 5,69%.
"Angka ini menunjukkan, bahwa adanya kinerja yang baik dari semua jajaran Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kota di dalamnya," ungkapnya.
Terkait masalah APBD Provinsi Maluku, Mendagri menyampaikan perlu adanya inovasi atau terobosan potensi APBD, dimana menaikan target pendapatan dan meminimalisir jumlah pengeluaran.
Berdasarkan Persentase Realisasi Belanja Provinsi Maluku mendapat nilai 90,25% Persentase Realisasi Belanja, sementara untuk Rata-Rata Nasional 82,49% dan Rata-Rata se Maluku 77,08%.
Sementara itu, dilihat dari Data Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah yang menandatangani NPHD bersama KPUD dan Bawaslu yang ada di Provinsi Maluku, Mendagri mengucapkan terima kasih, karena semuanya sudah lengkap, dalam melakukan penandatanganan NPHD.
Menyikapi hal tersebut, Pangdam XVI/Pattimura dan jajarannya siap mendukung dan mensukseskan setiap langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam pengendalian inflasi, demi mensejahterakan masyarakat.*(MM.S86)
Sumber : Pendam16/Ptm
