SNIPER86.ID, Surabaya - Mendapatkan kabar, bahwa hari ini Rabu, 22 November 2023, Seluruh Kepala OPD Jawa Timur sebanyak 77 orang berikut Gubernur dan Sekdaprov Jatim di agendakan mengikuti Digital Leadership Academy (DLA) 2023.
Sebagai tindak lanjut kerjasama program dengan BPSDM Kementrian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia di Hotel Mewah Grand Mercure Malang Mirama. Sesuai jadwal di buka oleh Gubernur.
Kegiatan yang di jadwalkan secara luring di hotel tersebut sampai Kamis 23 November 2023. Pemanggilan peserta di tanda tangani oleh Sekda Prov Jatim tertanggal 13 November 2023 dengan nomor surat 800/87521/205.1.1/202.
Berdasarkan pengamatan bahwa kegiatan tersebut mulai pagi sudah berjalan termasuk ada pertunjukan tarian pembuka. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang hadir di agenda tersebut.
Karena, terpantau juga pagi, Rabu, 22 November 2023 pukul 08.00 ada pelantikan pejabat tinggi pratama (eselon II) dan Fungsional Ahli Utama di Gedung Negara Grahadi pukul 08.00.
Surat Undangan yang di tandatangani oleh Pulung Chausar, S.STP, M.Si tertanggal 21 November 2023 kepada seluruh Kepala OPD termasuk jajaran rumah sakit tersebut menjadikan Kepala OPD yang sedianya berkegiatan menimba ilmu tentang Digital Transformasi jadwalkan pagi tidak akan berbicara di depan Kepala OPD, demikian juga dengan akomodasi yang sudah disiapkan yang pasti dengan harga per pax yang mahal menjadi sia-sia.
Mahmudi Ibnu Khotib, Aktivis Anti Korupsi Jatim memberikan tanggapan, bahwa perilaku pimpinan dan pejabat Pemrov Jatim dengan model menghambur-hamburkan anggaran dengan kegiatan di hotel mewah, namun hanya untuk kepentingan administratif sudah sejak lama di kritik, dan kejadian ini lebih parah, sudah di siapkan dan dijadwalkan lama, akhirnya tidak terpakai.
"Meskipun mungkin mereka nyuruh anak buah agar ruangan kelihatan penuh tetap unsur penyalahgunaannya tinggi. Karena sasaran peserta bukan anak buah tetapi kepala OPD," katanya.
Mahmudi yang juga aktivis yang juga getol membantu rumah tangga miskin menegaskan bahwa teman-teman di bawah termasuk kabupaten bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan.
Tetapi Khofifah Emil hanya tinggal klaim keberhasilan, tetapi faktanya menghambur-hamburkan anggaran yang begitu mudahnya di geser dengan agenda lain seperti kejadian saat ini.
Menurut Mahmudi, kasus 22 November 2023 ini sangat jelas potensi penyimpangan yang masuk kategori korupsi. Untuk alasan bisa diikuti daring, Mahmudi mempertanyakan, apakah bisa mengikuti daring pada saat sedang proses seremonial di Grahadi.
"Bahkan di mobilpun saya yakin tidak akan mengikuti, ikut daring pun tapi di tinggal tidur,hehehehe," celetuknya.
Senada dengan Mahmudi, aktivis anti korupsi Samsudin dari Probolinggo juga menyatakan bahwa, akhir tahun ini , melihat banyak sekali kegiatan Pemprov di hotel-hotel mewah berkeliling di Jatim khususnya di area Surabaya dan Malang, di buka malam besoknya sebelum dhuhur sudah buyar.
"Potensi terjadi transaksi yang mengarah pada korupsinya tinggi, kita berharap pemeriksa dari BPK atau KPK dan APH lain mencermati model-model seperti ini, karena merasa yang punya anggaran maka merasa enteng saja menyelenggarakan kegiatan di hotel yang tidak serius dan tidak berdampak. Padahal, 1 Rupiah pun itu duit rakyat yang di kelola melalui APBD, si leadership harus balik arah menuju Grahadi," tegasnya.
Sehingga potensinya yang hadir di acara hari pertama bukan Kepala OPD. Menjadi tanda tanya bagaimana manajemen adminstrasi pemerintahan di Jatim, sehingga terjadi agenda Pemprov yang tumpang tindih dan yang pasti merugikan keuangan negara.
Apakah dengan tidak jadi hadir di acara pelatihan tersebut sesuatu biasa-biasa saja. Yang pasti mulai narasumber seperti Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh serta para narasumber yang lain.*
(Tofa)
Editor; Fiq
